2021-08-26 07:29:58 oleh : Admin

Sejarah Pengadilan

Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Tuban

Pengadilan Agama Tuban dibentuk berdasarkan : 

Staatsblad 1882 Nomor 152 Surat Keputusan Raja Belanda No. 24 tanggal 19 Januari 1882

Pada waktu itu namanya masih jawatan kepenghuluan, kemudian terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Tuban berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1957.

Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang - sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut “Pengadilan Serambi”. Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum. Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat betjalan karena tidak menerapkan hukum Islam. Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah penga¬wasan “landraad” (pengadilan negeri). Hanya lembaga landraad yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk “excecutoire verklaring” (pelaksanaan putusan). Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang (Daud Ali : 223). Dan tidak adanya kewenangan yang seperti ini terns berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ten tang Perkawinan.

 

Lahirnya firman Raja Belanda (Koninklijk Besluit) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 - 152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Wewenang pengadilan agam.a yang disebut dengan “preisterraacf’ tetap daIam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya (Achmad Rustandi: 2), dan hukum Islam sebagai pegangannya.

 

Berlakunya Staatsblad 1937 Nomor 116 telah mengurangi kompentensi pengadilan agama di Jawa dan Madura daIam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masaIah wakaf dan waris hams diserahkan kepada pengadilan negeri. Mereka (Pemerintah Kolonial Belanda) berdalih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Is¬lam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain di seluruh Indo¬nesia (Daniel S Lev: 35-36). Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor lJSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementrian Kehakiman ke dalam KementrianAgama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadahlbadan yang besnat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud- maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementrian Agama (Achmad Rustandi: 3).

           Usaha untukmenghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentangTindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dati peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Muchtar Zarkasyi : 33 - 37). Dengan keluarnya Undang -undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampakjelas dalam sistem peradilan di Indone¬sia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut :

 Pertama, Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”;

 Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

 Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi;

 Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan.

 Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

 Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sarna dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia.

 Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang¬undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasa12 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam).Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 ten tang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sed~r~jat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

 Dalam sejarah perkembangannya, personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Hal itu sudah dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama sebagai-mana disebut di atas. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di lingkungan keraton yang membantu tug as raja di bidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, berasal dari ulama seperti KaBjeng Penghulu Tafsir Anom IV pada Kesunanan Surakarta. Ia pemah mendapat tugas untuk membuka Madrasah Mambaul Ulum pada tahun 1905. Demikian pula para personil yang telah banyak berkecimpung dalam penyelenggaraan peradilan agama adalah ulama-ulama yang disegani, seperti: KH. Abdullah Sirad Penghulu Pakualaman, KH. Abu Amar Penghulu Purbalingga, K.H. Moh. Saubari Penghulu Tegal, K.H. Mahfudl Penghulu Kutoarjo, KH. Ichsan Penghulu Temanggung, KH. Moh. Isa Penghulu Serang, KH.Musta’in Penghulu T1;1ban, dan KH. Moh. Adnan Ketua Mahkamah Islam Tinggi tiga zaman (Belanda, Jepang dan RI) (Daniel S. Lev: 5-7). Namun sejak tahun 1970-an, perekrutan tenaga personil di lingkungan peradilan agama khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan mulai diambil dati alumni lAIN dan perguruan tinggi agama.

 Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan peradilan agama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Agar pengayoman hukum dan pelayanan hukum tersebut dapat terselenggara dengan baik, diperlukan perangkat sebagai berikut :

 Kelembagaan

 Peradilan Agama yang mandiri sebagaimana lingkungan peradilan yang lain - yang secara nyata - didukung dengan sarana dan prasarana serta tatalaksana yang memadai dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 Materi Hukum

 Hukum Islam sebagai hukum materiil peradilan agama yang dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan yang jelas. Dimulai dengan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya perlu disempurnakan dan dikembangkan, kemudian hukum mengenai shadaqah dan baitul mal segera dibentuk. Demikian pula dengan hukum formil peradilan agama perlu dikembangkan.

           Dalam melaksanakan tugas kedinasan ia sebagai aparat penegak hukum yang profesional, netral (tidak memihak) dan sebagai anggota masyarakat ia orang yang menguasai masalah keislaman, yang menjadi panutan dan pemersatu masyarakat sekelilingnya serta punya integritas sebagai seorang muslim

 Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Tuban

 Perjalanan kehidupan pengadilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.

 Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang- undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasal yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia (Muchtar Zarkasyi : 21).

          Agama Islam masuk Indonesia melalui jaIan perdagangan di kota - kota pesisir secara damai tanpa melaIui gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni:

DaIam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. Tahkim (menundukkan diri kepada seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan masaIah hukum) hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan mentaati putusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti had (ketentuan hukum yang sudah positif bentuk hukumnya) dan ta ‘zir (kententuan hukum yang bentuk hukumnya melihat kemaslahatan masyarakat). Bila tidak ada Imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat dilakukan oleh ahlu al-hally wa al-aqdi (lembaga yang mempunyai otoritas menentukan hukuman), yakni para sesepuh dan ninik mamak dengan kesepakatan.

 Tauliyah dari Imamah pada dasarnya peradilan yang didasarkan atas pelimpahan wewenang atau delegation of authority dari kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan mengikuti ketiga proses pembentukan peradilan tersebut di atas, dapatlah diduga bahwa perkembangan qadla al- syar’i (peradilan agama) di Indonesia dimulai dari periode TAHKlM,- yakni pada permulaan Islam menginjakkan kakinya di bumi Indonesia dan dalam suasana masyarakat sekeliling belum mengenal ajaran Islam, tentulah orang-orang Islam yang bersengketa akan bertahkim kepada ulama yang ada. Kemudian setelah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang mampu mengatur tata kehidupannya sendiri menurut ajaran barn tersebut atau di suatu wilayah yang pemah diperintah raja-raja Islam, tetapi kerajaan itu punah karena penjajahan, maka peradilan Islam masuk ke dalam periode tauliyah (otoritas hukum) oleh ahlu al-hally wa al- aqdi. Keadaan demikian ini jelas terlihat di daerah-daerah yang dahulu disebut daerah peradilan adat, yakni het inheemscherechtdpraak in rechtsstreeks bestuurd gebied atau disebut pula adatrechtspraak. Tingkat terakhir dari . perkembangan peradilan agama adalah periode tauliyah dari imamah (otoritas hukum yang diberikan oleh penguasa), yakni setelah terbentuk kerajaan Islam,maka otomatis para hakim diangkat oleh para raja sebagai wali al-amri (Daniel S. Lev: 1-2). 

Berita

Judul Hits
PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN TUBAN KE 727 TAHUN - KETUA HADIRI UPACARA PERINGATAN DI HALAMAN PEMKAB TUBAN 314
312.392 Akta Cerai Dimusnahkan 204
Pemerintah Resmikan Mal Pelayanan Publik Tuban PA Tuban ikut memberi Pelayanan 173
MA RAIH PENGHARGAAN NATIONAL PROCUREMENT AWARD 2018 DARI LKPP RI 139
Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Perkawinan Anak bersama Tim Bakorwil Bojonegoro 139
Eksekusi perkara harta bersama di kelurahan karang Kecamatan Semanding 137
Perbaiki diri sebagai muslim memudahkan pemahaman terhadap pencanangan Zona Integritas 105
Launching Aplikasi SANTRI SIGAB dan Public Campaign 104
Memaknai 8 Nilai Utama Mahkamah Agung 103
PA Tuban Raih Peringkat Pertama Penilaian Website hasil penilaian Kinerja Triwulan III tahun 2021 untuk Pengadilan Agama Se Jawa Timur 101
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban 93
Atasi Antrian Sidang yang panjang Pengadilan Agama Tuban Launching Aplikasi Sindenasik 85
Kunjungan Ketua PA Tuban Ke Kementrian Agama Kabupaten Tuban 84
LAUNCHING DAN SOSIALISASI APLIKASI KERSAMADU WUJUD IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN KASUBBAG PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN PENGADILAN AGAMA TUBAN SEBAGAI PESERTA DIKLAT PKA GELOMBANG II ANGKATAN VII TAHUN 2021 84
PERTAHANKAN PREDIKAT APM A EXCELLENT I KETUA UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA KAWAN-KAWAN PA TUBAN 80
Sidak Ketua PTA Surabaya 78
Kunjungan Tim IT Badilag ke PA Tuban 78
Serah Terima Jabatan Bupati Tuban dan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban 74
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BAIK TINGKATKAN KUALITAS SDM 72
MENGAPA AREA I MANEJEMEN PERUBAHAN 69
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tuban 68
PENGADILAN AGAMA TUBAN MENGGELAR SIDANG DILUAR GEDUNG TAHUN 2021 67
OPTIMALISASI PEMAHAMAN AREA II PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MELALUI IMPLEMENTASI SOP GUNA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI 67
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Pengantar Alih Tugas Hakim Pengadilan Agama Tuban 67
PENGADILAN AGAMA TUBAN GELAR SIDANG ITSBAT NIKAH KERJASAMA DENGAN KEMENAG DAN DISPENDUK CAPIL TUBAN 66
Penutupan Praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Negeri 3 Tuban 66
Sosialisasi Aplikasi Sindenasik 63
Tingkatkan Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Di Hadapan Hukum 61
PA TUBAN PATUT BANGGA ANALIS KEPEGAWAIAN RAIH PREDIKAT TERBAIK PERTAMA DALAM BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA. 61
Tingkatkan Pelayanan Publik untuk Menunjukkan Kualitas Pelayanan yang Prima 61
BPS Tuban melakukan Penilaian ZI 60
Pembinaan dan Pemberian Motivasi ZI menuju WBK dan WBBM 59
Peringatan HUT - RI Ke 76 59
Rukyatul Hilal di Desa Banyuurip Tuban 57
Berkomitmen pada setiap Inovasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan 57
Sidang diluar Gedung Pengadilan Agama Tuban 56
INDAHNYA BERBAGI MELALUI ANJANGSANA KE PANTI ASUHAN TUNAS MELATI MUHAMMADIYAH 56
Pengambilan Sumpah ASN 55
PENANDATANGAN MoU MPP PEMKAB TUBAN DENGAN PENGADILAN AGAMA TUBAN DAN INSTANSI PEMBERI LAYANAN LAINNYA 55
ZONA INTEGRITAS BUKAN SEKEDAR DOKUMEN MATI TAPI KARAKTER. 55
TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN AGAMA TUBAN JALIN KERJASAMA DENGAN PT. POS INDONESIA TUBAN 55
Wisuda Purnabhakti Ketua Pengadilan Agama Tuban 55
Sita Eksekusi Pembagian Harta Waris 54
OPENING MEETING EVALUASI KINERJA DAN INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA TUBAN OLEH BADAN PENGAWASAN MA-RI 53
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Perencana Ahli Pertama Pengadilan Agama Tuban 53
Penyematan PIN Zona Integritas dan Penyerahan Sembako 53
TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENGADILAN AGAMA TUBAN TANDA TANGANI MoU DENGAN POLRES TUBAN 53
Tim Survey Balitbang Kumdil MARI 52
PELAYANAN PRIMA KPPN TUBAN DALAM PENYERAHAN DIPA KE PA TUBAN 52
TINGKATKAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TUBAN ADAKAN DDTK APS BADILAG 52
Rapat Dinas dan Monev Kinerja Triwulan I tahun 2021 52
Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif DIPA 01 TA 2022 dalam rangka mewujudkan transparansi penyusunan anggaran berbasis aplikasi SAKTI Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 52
Peringatan HUT RI ke-75 Tahun 2020 51
KUPAS TUNTAS APLIKASI SISTEM PERLENGKAPAN MAHKAMAH AGUNG RI 51
Rapat Dinas dan Pembinaan PA Tuban 51
Bimtek Manajemen Pensiun PNS dan Pengembangan Karir PNS 51
Tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan pengawasan regular pada Pengadilan Agama Tuban 51
Live Streaming Pidato Pengarahan KMA 50
Sidak KPTA Surabaya 50
RAPAT DINAS PERDANA DENGAN FORMASI BARU 49
Pendampingan Zona Integritas oleh PTA Surabaya 49
Renungan ESQ Membangun Integritas diri menuju aparatur peradilan agama yang berkinerja tinggi 49
MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN POSBAKUM LKBH SUNAN BONANG TUBAN 49
Lomba Inovasi 48
Exit Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia 48
Rapat Dinas September 2021 48
PERINGATAN HUT RI Ke- 74 PENGADILAN AGAMA TUBAN 47
PENANDANTANGANAN KOMITMEN BERSAMA ZI TAHUN 2021 47
PENGADILAN AGAMA TUBAN MELAKSANAKAN APEL SENIN PAGI 47
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Wakil Ketua PA Tuban 47
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PEMBENTUKAN TIM ZI TAHUN 2021 46
Pemeriksaan Setempat di Desa Patihan 46
Rukyatul Hilal Awal Dzulhijjah 1442 H 2021 M 46
Tingkatkan kinerja organisasi dengan berlandaskan kejujuran dan integritas sebagai penguatan Akuntabilitas 46
Hakim dan Karyawan PA Tuban Mengikuti Pelatihan Teknis dan Temu Wicara Virtual oleh Balitbang Kumdil Mahkaham Agung 46
Pelantikan Hakim dan Pengambilan Sumpah PNS 45
RAPAT KOORDINASI KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN MENGHADAPI TAHUN ANGGARAN 2021 45
Rapat Koordinasi Bidang Kesekertariatan PA Tuban 45
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan serta Pisah Sambut Panitera dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tuban 45
Memperingati HUT MA-RI Ke-76 PA Tuban gelar kegiatan donor darah 45
Tim IT Mengikuti Focus Group Discussion oleh PT Aplikanusa Lintasarta 45
Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila 44
Penutupan Praktek Pengadilan Agama 44
RAPAT DINAS MONITORING DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS 44
Pengadilan Agama Tuban laksanakan Ujian Ulang untuk PPNPN 44
PENYEMATAN PIN ZONA INTEGRITAS DUA SRIKANDI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADILAN AGAMA TUBAN 43
PA Tuban mengikuti Acara Penandatangan MOU PTA Surabaya dengan Kanwil BPN Jatim 43
Pembinaan Teknis dan Administrasi pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia 43
Upacara Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 43
Closing Meeting Observasi Akreditasi Penjaminan Mutu Surveillance III Pada Pengadilan Agama Tuban 43
HUT MARI ke 75 Tahun 2020 42
SEGENAP PIMPINAN DAN HAKIM IKUTI PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERADILAN SECARA DARING 42
HADAPI DESK EVALUASI PEMBANGUNAN ZI PENGADILAN AGAMA TUBAN GELAR DOA BERSAMA 42
BIMTEK MANAJEMEN PERADILAN DAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH SAKIP TAHUN 2020 42
PISAH SAMBUT PANITERA PA. TUBAN 42
Rapat Dinas dan Monitoring dan Evaluation Triwulan I Tahun 2021 42
Upacara Hari Sumpah Pemuda 2019 41
Ketua PA. Tuban Menghadiri Pelantikan Panitera Lumajang 41
CLOSING MEETING AUDIT KINERJA DAN INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA TUBAN OLEH BAWAS MA - RI. 41
PA Tuban mengikuti RAKERDA Pengadilan Agama Se-wilayah PTA Surabaya 41
PA Tuban melakukan Penandatanganan MOU dengan BPN Kabupaten Tuban 41
TANAMKAN PENGAWASAN MULAI DARI DIRI SENDIRI JADI AGENDA COFFEE MORNING KALI INI 41
DEKATKAN DENGAN MASYARAKAT PA TUBAN INISIASI KERJASAMA DENGAN KEMENAG DAN DUKCAPIL TUBAN. 41
Rapat Dinas dan Ekspos Hasil Pengawasan 41
MOU dengan POSBAKUM 40
PERINGATI HARI PAHLAWAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUBAN PIMPIN UPACARA 40
KETUA LANTIK PANITERA PA. TUBAN 40
PELANTIKAN HAKIM DAN PENGANTAR ALIH TUGAS WAKIL KETUA DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TUBAN 40
Sosialisasi Pakaian Dinas dan Mekanisme Pelaksanaan Survey ZI menuju WBK WBBM 40
Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Secara Virtual 40
Sidak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 39
Live Streeming Pembinaan Yustisial 39
Waspada Corona - BPBD Lakukan Penyemprotan Disinfektan 39
Pengadilan Agama Tuban mengikuti Rapat Koordinasi Ditjen Badilag Tahun 2021 39
Sosialisasi dan Bibingan Teknis Penatausahaan Keuangan Perkara secara Elektronik 39
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera PN Tuban 39
Rapat Dinas 38
Keputusan Bersama 38
Sosialisas Sensus Kependudukan Online 38
Launching Aplikasi SIVA 37
Keberhasilan Aanmaning 37
RAPAT EVALUASI KINERJA KESEKRETARIATAN DAN KEPANITERAAN 37
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN 37
Awali Masuk Kerja dengan Bermaafan 36
Rapat Monitoring dan Evaluasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan 36
PENGADILAN AGAMA TUBAN WAKILI PENGADILAN AGAMA DI JAWA TIMUR IKUTI DESK EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS OLEH KEMENPAN RB 36
PEMBINAAN TEKNIS YUDISIAL DAN DISKUSI HUKUM SE WILAYAH KOORDINATOR BOJONEGORO 35
Sosialisasi dan Bimbingan Teknik SIPAKUA di Departemen Agama Kab Tuban 35
Inpeksi Mendadak KPTA Surabaya 34
Coffee Morning PA Tuban 34
Wisuda Hakim PA Tuban 33
Penutupan Kegiatan Orientasi dan Sosialisasi Pegawai Pengadilan Agama Tuban 33
Pemeriksaan Setempat di Desa Mrutuk Widang 29
Rapat Dinas Desember 2021 28
Implementasi Program GASPOL PA Tuban gelar Doa Bersama 23
Penandatanganan Komitmen dan Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas 23
Rapat Dinas Januari 2022 20
Penandatanganan Perjanjian Kerja PPNPN PA Tuban Tahun 2022 19
CANANGKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SELANGKAH LAGI PA. TUBAN MENUJU WBK DAN WBBM 14
KETUA PA TUBAN MENGHADIRI PELANTIKAN HAKIM PA PATI PADA HARI JUM'AT 5
Coffee Morning 2
Pemeriksaan Setempat di Desa Mergosari 1

Nilai IKM IPP dan IPK


Hubungi Kami

Info Lainnya