2021-08-26 07:29:58 oleh : Admin

Sejarah Pengadilan

Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Tuban

Pengadilan Agama Tuban dibentuk berdasarkan : 

Staatsblad 1882 Nomor 152 Surat Keputusan Raja Belanda No. 24 tanggal 19 Januari 1882

Pada waktu itu namanya masih jawatan kepenghuluan, kemudian terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Tuban berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1957.

Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang - sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut “Pengadilan Serambi”. Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum. Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat betjalan karena tidak menerapkan hukum Islam. Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah penga¬wasan “landraad” (pengadilan negeri). Hanya lembaga landraad yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk “excecutoire verklaring” (pelaksanaan putusan). Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang (Daud Ali : 223). Dan tidak adanya kewenangan yang seperti ini terns berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ten tang Perkawinan.

 

Lahirnya firman Raja Belanda (Koninklijk Besluit) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 - 152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Wewenang pengadilan agam.a yang disebut dengan “preisterraacf’ tetap daIam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya (Achmad Rustandi: 2), dan hukum Islam sebagai pegangannya.

 

Berlakunya Staatsblad 1937 Nomor 116 telah mengurangi kompentensi pengadilan agama di Jawa dan Madura daIam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masaIah wakaf dan waris hams diserahkan kepada pengadilan negeri. Mereka (Pemerintah Kolonial Belanda) berdalih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Is¬lam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain di seluruh Indo¬nesia (Daniel S Lev: 35-36). Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor lJSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementrian Kehakiman ke dalam KementrianAgama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadahlbadan yang besnat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud- maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementrian Agama (Achmad Rustandi: 3).

           Usaha untukmenghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentangTindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dati peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Muchtar Zarkasyi : 33 - 37). Dengan keluarnya Undang -undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampakjelas dalam sistem peradilan di Indone¬sia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut :

 Pertama, Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”;

 Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

 Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi;

 Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan.

 Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

 Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sarna dengan peradilan-peradilan lainnya di Indonesia.

 Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkokoh keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang¬undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasa12 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam).Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 ten tang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sed~r~jat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

 Dalam sejarah perkembangannya, personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Hal itu sudah dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama sebagai-mana disebut di atas. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di lingkungan keraton yang membantu tug as raja di bidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, berasal dari ulama seperti KaBjeng Penghulu Tafsir Anom IV pada Kesunanan Surakarta. Ia pemah mendapat tugas untuk membuka Madrasah Mambaul Ulum pada tahun 1905. Demikian pula para personil yang telah banyak berkecimpung dalam penyelenggaraan peradilan agama adalah ulama-ulama yang disegani, seperti: KH. Abdullah Sirad Penghulu Pakualaman, KH. Abu Amar Penghulu Purbalingga, K.H. Moh. Saubari Penghulu Tegal, K.H. Mahfudl Penghulu Kutoarjo, KH. Ichsan Penghulu Temanggung, KH. Moh. Isa Penghulu Serang, KH.Musta’in Penghulu T1;1ban, dan KH. Moh. Adnan Ketua Mahkamah Islam Tinggi tiga zaman (Belanda, Jepang dan RI) (Daniel S. Lev: 5-7). Namun sejak tahun 1970-an, perekrutan tenaga personil di lingkungan peradilan agama khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan mulai diambil dati alumni lAIN dan perguruan tinggi agama.

 Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan peradilan agama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Agar pengayoman hukum dan pelayanan hukum tersebut dapat terselenggara dengan baik, diperlukan perangkat sebagai berikut :

 Kelembagaan

 Peradilan Agama yang mandiri sebagaimana lingkungan peradilan yang lain - yang secara nyata - didukung dengan sarana dan prasarana serta tatalaksana yang memadai dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 Materi Hukum

 Hukum Islam sebagai hukum materiil peradilan agama yang dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan yang jelas. Dimulai dengan Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya perlu disempurnakan dan dikembangkan, kemudian hukum mengenai shadaqah dan baitul mal segera dibentuk. Demikian pula dengan hukum formil peradilan agama perlu dikembangkan.

           Dalam melaksanakan tugas kedinasan ia sebagai aparat penegak hukum yang profesional, netral (tidak memihak) dan sebagai anggota masyarakat ia orang yang menguasai masalah keislaman, yang menjadi panutan dan pemersatu masyarakat sekelilingnya serta punya integritas sebagai seorang muslim

 Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Tuban

 Perjalanan kehidupan pengadilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.

 Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang- undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasal yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia (Muchtar Zarkasyi : 21).

          Agama Islam masuk Indonesia melalui jaIan perdagangan di kota - kota pesisir secara damai tanpa melaIui gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni:

DaIam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. Tahkim (menundukkan diri kepada seseorang yang mempunyai otoritas menyelesaikan masaIah hukum) hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan mentaati putusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti had (ketentuan hukum yang sudah positif bentuk hukumnya) dan ta ‘zir (kententuan hukum yang bentuk hukumnya melihat kemaslahatan masyarakat). Bila tidak ada Imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat dilakukan oleh ahlu al-hally wa al-aqdi (lembaga yang mempunyai otoritas menentukan hukuman), yakni para sesepuh dan ninik mamak dengan kesepakatan.

 Tauliyah dari Imamah pada dasarnya peradilan yang didasarkan atas pelimpahan wewenang atau delegation of authority dari kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan mengikuti ketiga proses pembentukan peradilan tersebut di atas, dapatlah diduga bahwa perkembangan qadla al- syar’i (peradilan agama) di Indonesia dimulai dari periode TAHKlM,- yakni pada permulaan Islam menginjakkan kakinya di bumi Indonesia dan dalam suasana masyarakat sekeliling belum mengenal ajaran Islam, tentulah orang-orang Islam yang bersengketa akan bertahkim kepada ulama yang ada. Kemudian setelah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang mampu mengatur tata kehidupannya sendiri menurut ajaran barn tersebut atau di suatu wilayah yang pemah diperintah raja-raja Islam, tetapi kerajaan itu punah karena penjajahan, maka peradilan Islam masuk ke dalam periode tauliyah (otoritas hukum) oleh ahlu al-hally wa al- aqdi. Keadaan demikian ini jelas terlihat di daerah-daerah yang dahulu disebut daerah peradilan adat, yakni het inheemscherechtdpraak in rechtsstreeks bestuurd gebied atau disebut pula adatrechtspraak. Tingkat terakhir dari . perkembangan peradilan agama adalah periode tauliyah dari imamah (otoritas hukum yang diberikan oleh penguasa), yakni setelah terbentuk kerajaan Islam,maka otomatis para hakim diangkat oleh para raja sebagai wali al-amri (Daniel S. Lev: 1-2). 

Berita

Judul Hits Tanggal
PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN TUBAN KE 727 TAHUN - KETUA HADIRI UPACARA PERINGATAN DI HALAMAN PEMKAB TUBAN 694 2020-11-12
Launching Aplikasi SANTRI SIGAB dan Public Campaign 406 2021-08-02
Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Perkawinan Anak bersama Tim Bakorwil Bojonegoro 403 2021-06-29
Pemerintah Resmikan Mal Pelayanan Publik Tuban PA Tuban ikut memberi Pelayanan 399 2021-06-02
312.392 Akta Cerai Dimusnahkan 392 2020-06-26
MA RAIH PENGHARGAAN NATIONAL PROCUREMENT AWARD 2018 DARI LKPP RI 371 2018-11-01
Memaknai 8 Nilai Utama Mahkamah Agung 320 2021-08-25
Atasi Antrian Sidang yang panjang Pengadilan Agama Tuban Launching Aplikasi Sindenasik 316 2021-04-29
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban 306 2021-05-25
Eksekusi perkara harta bersama di kelurahan karang Kecamatan Semanding 300 2021-10-26
Kunjungan Ketua PA Tuban Ke Kementrian Agama Kabupaten Tuban 299 2021-04-27
Sidak Ketua PTA Surabaya 297 2019-11-28
INDAHNYA BERBAGI MELALUI ANJANGSANA KE PANTI ASUHAN TUNAS MELATI MUHAMMADIYAH 296 2021-05-07
PENGADILAN AGAMA TUBAN GELAR SIDANG ITSBAT NIKAH KERJASAMA DENGAN KEMENAG DAN DISPENDUK CAPIL TUBAN 285 2020-11-26
Rukyatul Hilal di Desa Banyuurip Tuban 284 2021-04-12
PERTAHANKAN PREDIKAT APM A EXCELLENT I KETUA UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA KAWAN-KAWAN PA TUBAN 283 2020-12-30
Sosialisasi Aplikasi Sindenasik 281 2021-04-26
BPS Tuban melakukan Penilaian ZI 278 2020-08-19
Tingkatkan Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Di Hadapan Hukum 277 2021-04-23
Serah Terima Jabatan Bupati Tuban dan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban 276 2021-06-25
Kunjungan Tim IT Badilag ke PA Tuban 274 2021-06-11
PENGADILAN AGAMA TUBAN MENGGELAR SIDANG DILUAR GEDUNG TAHUN 2021 273 2021-02-19
Penutupan Praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Negeri 3 Tuban 266 2021-06-30
Perbaiki diri sebagai muslim memudahkan pemahaman terhadap pencanangan Zona Integritas 261 2021-10-13
PA Tuban Raih Peringkat Pertama Penilaian Website hasil penilaian Kinerja Triwulan III tahun 2021 untuk Pengadilan Agama Se Jawa Timur 261 2021-11-01
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BAIK TINGKATKAN KUALITAS SDM 256 2021-09-08
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tuban 251 2020-03-06
TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN AGAMA TUBAN JALIN KERJASAMA DENGAN PT. POS INDONESIA TUBAN 251 2021-08-30
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Pengantar Alih Tugas Hakim Pengadilan Agama Tuban 250 2021-10-22
LAUNCHING DAN SOSIALISASI APLIKASI KERSAMADU WUJUD IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN KASUBBAG PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN PENGADILAN AGAMA TUBAN SEBAGAI PESERTA DIKLAT PKA GELOMBANG II ANGKATAN VII TAHUN 2021 248 2021-12-02
Live Streaming Pidato Pengarahan KMA 246 2020-05-13
Hakim dan Karyawan PA Tuban Mengikuti Pelatihan Teknis dan Temu Wicara Virtual oleh Balitbang Kumdil Mahkaham Agung 245 2021-11-24
Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila 243 2019-06-01
RAPAT KOORDINASI KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN MENGHADAPI TAHUN ANGGARAN 2021 240 2020-12-16
Pembinaan dan Pemberian Motivasi ZI menuju WBK dan WBBM 240 2021-04-21
PENANDATANGAN MoU MPP PEMKAB TUBAN DENGAN PENGADILAN AGAMA TUBAN DAN INSTANSI PEMBERI LAYANAN LAINNYA 240 2021-06-16
OPENING MEETING EVALUASI KINERJA DAN INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA TUBAN OLEH BADAN PENGAWASAN MA-RI 238 2020-11-18
Penyematan PIN Zona Integritas dan Penyerahan Sembako 238 2021-08-23
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Perencana Ahli Pertama Pengadilan Agama Tuban 237 2021-03-17
PENYEMATAN PIN ZONA INTEGRITAS DUA SRIKANDI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADILAN AGAMA TUBAN 236 2021-02-02
Tingkatkan Pelayanan Publik untuk Menunjukkan Kualitas Pelayanan yang Prima 236 2021-09-29
Lomba Inovasi 234 2019-02-08
ZONA INTEGRITAS BUKAN SEKEDAR DOKUMEN MATI TAPI KARAKTER. 234 2021-08-18
OPTIMALISASI PEMAHAMAN AREA II PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MELALUI IMPLEMENTASI SOP GUNA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI 232 2021-09-01
MENGAPA AREA I MANEJEMEN PERUBAHAN 232 2021-10-27
Rapat Dinas September 2021 229 2021-09-06
Sidang diluar Gedung Pengadilan Agama Tuban 228 2020-02-18
Berkomitmen pada setiap Inovasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan 227 2021-10-06
Peringatan HUT - RI Ke 76 226 2021-08-17
Wisuda Purnabhakti Ketua Pengadilan Agama Tuban 226 2021-12-30
TINGKATKAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TUBAN ADAKAN DDTK APS BADILAG 223 2021-01-21
Closing Meeting Observasi Akreditasi Penjaminan Mutu Surveillance III Pada Pengadilan Agama Tuban 223 2021-11-29
RAPAT DINAS PERDANA DENGAN FORMASI BARU 221 2020-12-04
Pengambilan Sumpah ASN 218 2020-04-15
TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENGADILAN AGAMA TUBAN TANDA TANGANI MoU DENGAN POLRES TUBAN 218 2021-09-13
Tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan pengawasan regular pada Pengadilan Agama Tuban 216 2021-10-05
Sita Eksekusi Pembagian Harta Waris 215 2020-07-16
Pemeriksaan Setempat di Desa Patihan 212 2021-03-04
Rapat Dinas dan Monev Kinerja Triwulan I tahun 2021 211 2021-04-16
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan serta Pisah Sambut Panitera dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tuban 208 2021-06-18
Peringatan HUT RI ke-75 Tahun 2020 207 2021-08-17
PA TUBAN PATUT BANGGA ANALIS KEPEGAWAIAN RAIH PREDIKAT TERBAIK PERTAMA DALAM BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA. 207 2021-06-30
Sidak KPTA Surabaya 206 2020-06-10
PERBAIKI KARAKTER DIRI UNTUK KUALITAS PENGADILAN YANG LEBIH BAIK 203 2022-02-02
Pengadilan Agama Tuban laksanakan Ujian Ulang untuk PPNPN 201 2021-12-17
Ketua PA. Tuban Menghadiri Pelantikan Panitera Lumajang 200 2020-11-06
DEKATKAN DENGAN MASYARAKAT PA TUBAN INISIASI KERJASAMA DENGAN KEMENAG DAN DUKCAPIL TUBAN. 199 2021-09-22
RAPAT DINAS MONITORING DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS 198 2021-02-10
Tingkatkan kinerja organisasi dengan berlandaskan kejujuran dan integritas sebagai penguatan Akuntabilitas 198 2021-09-15
PELAYANAN PRIMA KPPN TUBAN DALAM PENYERAHAN DIPA KE PA TUBAN 197 2020-12-07
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PEMBENTUKAN TIM ZI TAHUN 2021 196 2021-02-04
Exit Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia 196 2021-06-14
Rapat Dinas dan Pembinaan PA Tuban 195 2021-03-15
MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN POSBAKUM LKBH SUNAN BONANG TUBAN 195 2021-09-01
Rapat Dinas dan Ekspos Hasil Pengawasan 195 2021-10-12
PERINGATAN HUT RI Ke- 74 PENGADILAN AGAMA TUBAN 194 2019-08-17
Sosialisas Sensus Kependudukan Online 194 2020-02-26
KUPAS TUNTAS APLIKASI SISTEM PERLENGKAPAN MAHKAMAH AGUNG RI 194 2020-12-10
PA Tuban mengikuti Acara Penandatangan MOU PTA Surabaya dengan Kanwil BPN Jatim 193 2021-03-09
Tim Survey Balitbang Kumdil MARI 192 2020-06-19
Rukyatul Hilal Awal Dzulhijjah 1442 H 2021 M 192 2021-07-10
Penandatanganan Komitmen dan Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas 192 2022-01-05
Rapat Dinas dan Monitoring dan Evaluation Triwulan I Tahun 2021 191 2021-05-21
KETUA LANTIK PANITERA PA. TUBAN 190 2020-11-27
PENGADILAN AGAMA TUBAN MELAKSANAKAN APEL SENIN PAGI 190 2021-03-01
Renungan ESQ Membangun Integritas diri menuju aparatur peradilan agama yang berkinerja tinggi 190 2021-06-28
Pelantikan Hakim dan Pengambilan Sumpah PNS 189 2019-05-22
Tim IT Mengikuti Focus Group Discussion oleh PT Aplikanusa Lintasarta 189 2021-10-05
SEGENAP PIMPINAN DAN HAKIM IKUTI PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERADILAN SECARA DARING 187 2020-10-12
PENANDANTANGANAN KOMITMEN BERSAMA ZI TAHUN 2021 187 2021-02-22
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera PN Tuban 187 2021-11-19
Penutupan Praktek Pengadilan Agama 186 2020-02-19
TANAMKAN PENGAWASAN MULAI DARI DIRI SENDIRI JADI AGENDA COFFEE MORNING KALI INI 186 2021-09-22
Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Secara Virtual 186 2021-10-21
Upacara Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 185 2021-11-10
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Wakil Ketua PA Tuban 184 2021-07-27
Rapat Dinas Januari 2022 184 2022-01-07
APEL PAGI DAN PERKENALAN HAKIM BARU PENGADILAN AGAMA TUBAN 184 2022-02-21
Upacara Hari Sumpah Pemuda 2019 183 2019-10-28
Live Streeming Pembinaan Yustisial 183 2020-06-26
HADAPI DESK EVALUASI PEMBANGUNAN ZI PENGADILAN AGAMA TUBAN GELAR DOA BERSAMA 183 2020-11-09
Pemeriksaan Setempat di Desa Mergosari 183 2022-01-21
Rapat Koordinasi Bidang Kesekertariatan PA Tuban 182 2021-03-16
Pendampingan Zona Integritas oleh PTA Surabaya 182 2021-03-29
Coffee Morning 182 2022-01-26
Rapat Dinas Desember 2021 181 2021-12-08
Sosialisasi Pakaian Dinas dan Mekanisme Pelaksanaan Survey ZI menuju WBK WBBM 180 2021-07-15
Memperingati HUT MA-RI Ke-76 PA Tuban gelar kegiatan donor darah 180 2021-08-20
Keberhasilan Aanmaning 179 2020-07-01
PELANTIKAN HAKIM DAN PENGANTAR ALIH TUGAS WAKIL KETUA DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TUBAN 179 2021-02-17
PEMBINAAN TEKNIS YUDISIAL DAN DISKUSI HUKUM SE WILAYAH KOORDINATOR BOJONEGORO 178 2020-10-23
Pengadilan Agama Tuban mengikuti Rapat Koordinasi Ditjen Badilag Tahun 2021 178 2021-03-02
Bimtek Manajemen Pensiun PNS dan Pengembangan Karir PNS 178 2021-06-29
PERINGATI HARI PAHLAWAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUBAN PIMPIN UPACARA 177 2020-11-10
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN 177 2021-04-06
PENGADILAN AGAMA TUBAN WAKILI PENGADILAN AGAMA DI JAWA TIMUR IKUTI DESK EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS OLEH KEMENPAN RB 177 2021-11-17
Sidak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 176 2019-06-11
HUT MARI ke 75 Tahun 2020 176 2020-08-20
Keputusan Bersama 175 2019-10-31
Wisuda Hakim PA Tuban 175 2020-07-15
BIMTEK MANAJEMEN PERADILAN DAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH SAKIP TAHUN 2020 175 2020-11-24
Sosialisasi dan Bimbingan Teknik SIPAKUA di Departemen Agama Kab Tuban 175 2021-11-12
Launching Aplikasi SIVA 174 2019-04-30
CLOSING MEETING AUDIT KINERJA DAN INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA TUBAN OLEH BAWAS MA - RI. 174 2020-11-19
Rapat Monitoring dan Evaluasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan 173 2021-05-07
Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif DIPA 01 TA 2022 dalam rangka mewujudkan transparansi penyusunan anggaran berbasis aplikasi SAKTI Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 173 2021-05-27
Coffee Morning PA Tuban 173 2021-06-09
Rapat Dinas 172 2019-02-06
Pembinaan Teknis dan Administrasi pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia 172 2021-04-09
Waspada Corona - BPBD Lakukan Penyemprotan Disinfektan 171 2021-02-09
PA Tuban melakukan Penandatanganan MOU dengan BPN Kabupaten Tuban 171 2021-03-12
MOU dengan POSBAKUM 170 2019-01-17
Awali Masuk Kerja dengan Bermaafan 170 2020-05-26
PA Tuban mengikuti RAKERDA Pengadilan Agama Se-wilayah PTA Surabaya 169 2021-03-09
Sosialisasi dan Bibingan Teknis Penatausahaan Keuangan Perkara secara Elektronik 169 2021-06-11
APEL PAGI 7 MARET 2022 168 2022-03-07
RAPAT EVALUASI KINERJA KESEKRETARIATAN DAN KEPANITERAAN 167 2020-11-16
Implementasi Program GASPOL PA Tuban gelar Doa Bersama 166 2021-12-15
PISAH SAMBUT PANITERA PA. TUBAN 165 2020-11-27
Penutupan Kegiatan Orientasi dan Sosialisasi Pegawai Pengadilan Agama Tuban 165 2021-03-03
Sidang Keliling di Desa Rengel 165 2022-02-04
Inpeksi Mendadak KPTA Surabaya 164 2019-04-01
Pemeriksaan Setempat di Desa Mrutuk Widang 164 2021-12-10
Rapat Dinas Februari 2022 159 2022-02-08
Penandatanganan Perjanjian Kerja PPNPN PA Tuban Tahun 2022 155 2022-01-04
PERJUANGAN TIDAK BERHENTI KETIKA PREDIKAT WBK DITANGAN 125 2022-03-09
KETUA DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TUBAN IKUTI PEMBINAAN KOMPETENSI TENAGA TEKNIS PERADILAN 117 2022-03-08
RAPAT KOORDINASI DAN BIMTEK INPUT DATA EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK 2022 BERSAMA BUPATI DAN DINAS TERKAIT 106 2022-03-17
APEL PAGI 28 MARET 2022 106 2022-03-28
KULTUM KE-9 DI BULAN RAMADHAN 1443 H 104 2022-04-11
PELAKSANAAN SIDANG TELECONFERENCE PERTAMA DI PENGADILAN AGAMA TUBAN 104 2022-04-19
Peringatan Hari Kartini PA Tuban menyelenggarakan Vaksinasi Booster Covid-19 104 2022-04-21
SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA TUBAN DI DESA TALANGKEMBAR KECAMATAN MONTONG 102 2022-03-13
PEMBINAAN DAN ORIENTASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA DARING DAN LURING 98 2022-04-05
Rukyatul Hilal Awal Ramadhan 1443 H 89 2022-04-02
“Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Dimulai Dari Diri Sendiri” 87 2022-03-30
SIDANG LUAR GEDUNG TANGGAL 18 MARET 2022 DI DESA TALANGKEMBAR KECAMATAN MONTONG 85 2022-03-21
KELUARGA BESAR PENGADILAN AGAMA TUBAN MENGADAKAN ACARA BERBAGI BERKAH RAMADHAN BERSAMA YATIM DAN DHUAFA 84 2022-04-22
APEL PAGI DAN HALAL BIHAL PEGAWAI PENGADILAN AGAMA TUBAN 83 2022-05-09
SEMANGAT ZI.......SEMANGAT.....SEMANGAT.....SEMANGAT.....YESS. 80 2022-03-02
KETUA PENGADILAN AGAMA TUBAN HADIRI ACARA EVALUASI MOBIL VAKSIN PEDESAAN BERSAMA FORKOPIMDA KABUPATEN TUBAN 78 2022-04-11
Pengadilan Agama Tuban Tanda Tangani MoU dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kab Tuban 77 2022-06-02
Penguatan Akuntabilitas pada Coffee Morning PA Tuban 60 2022-05-18
Silaturahmi Bersama Para Purna Bhakti 52 2022-05-18
Tennis itu menyehatkan 44 2022-07-01
TINGKATKAN KUALITAS APARATUR PERADILAN MELALUI BIMBINGAN TEKNIS 43 2022-05-25
Pemeriksaan Setempat di Kecamatan Singgahan Tuban 43 2022-06-16
Pahami Nilai Dasar ASN untuk meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 40 2022-06-08
Rapat Dinas Juni 2022 40 2022-06-09
KETUA PA TUBAN MENGHADIRI PELANTIKAN HAKIM PA PATI PADA HARI JUM'AT 38 2021-02-26
PISAH BUKAN BERARTI BERAKHIR 38 2022-06-02
PENGADILAN AGAMA TUBAN GELAR SIDANG LUAR GEDUNG UNTUK MEMBERIKAN EXCELLENT SERVICE KEPADA MASAYARAKAT. 37 2022-06-10
Bukan Isapan Jempol, PA Tuban Selalu Tingkatkan Disiplin 36 2022-06-13
Gebyar Ekonomi Kreatif dan Deklarasi Gempur Rokok Ilegal 36 2022-07-01
Apel Pagi di Awal Bulan Juni 35 2022-06-06
Lima Point Penting Pembangunan Zona Integritas 34 2022-06-22
Koordinasi Perbendaharaan oleh Tim Biro Keuangan BUA MA-RI 26 2022-06-27
Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis dengan tema “Bedah Berkas Perkara Kewarisan” 24 2022-07-01
Pemeriksaan Setempat (Descente) Perkara Hibah 23 2022-05-13
Pantau Optimalisasi Pengembangan Zona Integritas, BUA lakukan Kunjungan ke PA Tuban 20 2022-06-23
ZI bukan sekedar ceremonial 20 2022-06-29
Perbaiki diri untuk tingkatkan Pelayanan Prima 19 2022-07-06
Pengawasan dan Pembinaan Tim HAWASDA PTA Surabaya 18 2022-06-23
CANANGKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SELANGKAH LAGI PA. TUBAN MENUJU WBK DAN WBBM 17 2019-04-12
Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hatiwasda PTA Surabaya 12 2022-06-28
APEL SENIN PAGI 4 Juli 2022 12 2022-07-04
TINGKATKAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023, PA TUBAN IKUTI ZOOM MEETING BIRO KEUANGAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA) MAHKAMAH AGUNG RI 10 2022-06-14

Nilai IKM IPP dan IPK


Hubungi Kami

Info Lainnya