2021-07-05 04:07:02 oleh : Admin

Prosedur Berperkara Tingkat Pertama

PENYELESAIAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

PENDAFTARAN PERKARA

Pertama :

Pihak berperkara datang ke Mahkamah Syar’iyah dengan membawa surat gugatan atau permohonan.

Kedua :

Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan urat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.

Ketiga :

Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.


Catatan :

  • Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
  • Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.
  • Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.


Keempat :

Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).


Kelima :

Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Ketujuh :

Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

Kedelapan :

Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

Kesembilan :

Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan  Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

Kesepuluh :

Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

Kesebelas :

Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Keduabelas :

Petugas Meja Kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

Ketigabelas :

Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

Pendaftaran Selesai
Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

PERKARA CERAI TALAK

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya:

  1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989);
  2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
  3. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
  4. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah :
    a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
    b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989);
    c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);
    d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).
  5. Permohonan tersebut memuat :
    a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
    b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
    c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
  6. Permohonan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989).
  7. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

Proses Penyelesaian Perkara

  1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syariah
  2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk menghadiri persidangan.
  3. Tahapan persidangan :
    a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
    b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
    c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);
  4. Putusan pengadilan agama/mahkamah syariah atas permohonan cerai talak sebagai berikut :
    a. Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut;
    b. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut;
    c. Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
  5. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:
    a. Pengadilan agama/mahkamah syar’iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak;
    b. Pengadilan agama/mahkamah syar’iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak;
    c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989).
  6. Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).

PERKARA CERAI GUGAT

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya:

  1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
  2. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
  3. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
  4. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah :
  5. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);
  6. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989);
  7. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).
  8. Permohonan tersebut memuat ; a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
  9. Gugatan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
  10. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).
  11. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar’iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

Proses Penyelesaian Perkara

  1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar’iah.
  2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk menghadiri persidangan
  3. Tahapan persidangan :
    a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
    b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);
    c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);
  4. Putusan pengadilan agama/mahkamah syariah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut
    a. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut;
    b. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut;
    c. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
  5. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/mahkamah syar’iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Mekanisme Pendaftaran Gugatan Sederhana

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

  1. Identitas penggugat dan tergugat;
  2. Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
  3. Tuntutan penggugat.

Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

  1. Pendaftaran;
  2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
  3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
  4. Pemeriksaan pendahuluan;
  5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
  6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
  7. Pembuktian; dan
  8. Putusan

Lama Penyelesaian Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

Peran Hakim dalam Gugatan Sederhana

Peran hakim dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana meliputi:

  • Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
  • Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
  • Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
  • Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Perdamaian dalam Gugatan Sederhana

Dalam gugatan sederhana, hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan (25 hari). Upaya perdamaian yang dimaksud mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Jika tercapai perdamaian, hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

Upaya Hukum Keberatan

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernayataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya.

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.

Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Lama Penyelesaian Keberatan

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada:

  • Putusan dan berkas gugatan sederhana;
  • Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
  • Kontra memori keberatan.

Peran Kuasa Hukum

Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

  1. Kuasa hukum berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara anda.
  2. Pendampingan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir di persidangan.

PERKARA GUGATAN LAINNYA

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat :

  1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg).
  2. Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah :
  3. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
  4. Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
  5. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama/ mahkamah syar'iyahyag dipilih oleh Penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg.)
  6. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.)
  7. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg.)

Berita

Judul Hits Tanggal
PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN TUBAN KE 727 TAHUN - KETUA HADIRI UPACARA PERINGATAN DI HALAMAN PEMKAB TUBAN 694 2020-11-12
Launching Aplikasi SANTRI SIGAB dan Public Campaign 406 2021-08-02
Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Perkawinan Anak bersama Tim Bakorwil Bojonegoro 403 2021-06-29
Pemerintah Resmikan Mal Pelayanan Publik Tuban PA Tuban ikut memberi Pelayanan 399 2021-06-02
312.392 Akta Cerai Dimusnahkan 392 2020-06-26
MA RAIH PENGHARGAAN NATIONAL PROCUREMENT AWARD 2018 DARI LKPP RI 371 2018-11-01
Memaknai 8 Nilai Utama Mahkamah Agung 320 2021-08-25
Atasi Antrian Sidang yang panjang Pengadilan Agama Tuban Launching Aplikasi Sindenasik 316 2021-04-29
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban 306 2021-05-25
Eksekusi perkara harta bersama di kelurahan karang Kecamatan Semanding 300 2021-10-26
Kunjungan Ketua PA Tuban Ke Kementrian Agama Kabupaten Tuban 299 2021-04-27
Sidak Ketua PTA Surabaya 297 2019-11-28
INDAHNYA BERBAGI MELALUI ANJANGSANA KE PANTI ASUHAN TUNAS MELATI MUHAMMADIYAH 296 2021-05-07
PENGADILAN AGAMA TUBAN GELAR SIDANG ITSBAT NIKAH KERJASAMA DENGAN KEMENAG DAN DISPENDUK CAPIL TUBAN 285 2020-11-26
Rukyatul Hilal di Desa Banyuurip Tuban 284 2021-04-12
PERTAHANKAN PREDIKAT APM A EXCELLENT I KETUA UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA KAWAN-KAWAN PA TUBAN 283 2020-12-30
Sosialisasi Aplikasi Sindenasik 281 2021-04-26
BPS Tuban melakukan Penilaian ZI 278 2020-08-19
Tingkatkan Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Di Hadapan Hukum 276 2021-04-23
Serah Terima Jabatan Bupati Tuban dan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban 276 2021-06-25
Kunjungan Tim IT Badilag ke PA Tuban 274 2021-06-11
PENGADILAN AGAMA TUBAN MENGGELAR SIDANG DILUAR GEDUNG TAHUN 2021 273 2021-02-19
Penutupan Praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Negeri 3 Tuban 266 2021-06-30
Perbaiki diri sebagai muslim memudahkan pemahaman terhadap pencanangan Zona Integritas 261 2021-10-13
PA Tuban Raih Peringkat Pertama Penilaian Website hasil penilaian Kinerja Triwulan III tahun 2021 untuk Pengadilan Agama Se Jawa Timur 261 2021-11-01
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BAIK TINGKATKAN KUALITAS SDM 256 2021-09-08
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tuban 251 2020-03-06
TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN AGAMA TUBAN JALIN KERJASAMA DENGAN PT. POS INDONESIA TUBAN 251 2021-08-30
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Pengantar Alih Tugas Hakim Pengadilan Agama Tuban 250 2021-10-22
LAUNCHING DAN SOSIALISASI APLIKASI KERSAMADU WUJUD IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN KASUBBAG PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN PENGADILAN AGAMA TUBAN SEBAGAI PESERTA DIKLAT PKA GELOMBANG II ANGKATAN VII TAHUN 2021 248 2021-12-02
Live Streaming Pidato Pengarahan KMA 246 2020-05-13
Hakim dan Karyawan PA Tuban Mengikuti Pelatihan Teknis dan Temu Wicara Virtual oleh Balitbang Kumdil Mahkaham Agung 245 2021-11-24
Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila 243 2019-06-01
RAPAT KOORDINASI KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN MENGHADAPI TAHUN ANGGARAN 2021 240 2020-12-16
Pembinaan dan Pemberian Motivasi ZI menuju WBK dan WBBM 240 2021-04-21
PENANDATANGAN MoU MPP PEMKAB TUBAN DENGAN PENGADILAN AGAMA TUBAN DAN INSTANSI PEMBERI LAYANAN LAINNYA 240 2021-06-16
OPENING MEETING EVALUASI KINERJA DAN INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA TUBAN OLEH BADAN PENGAWASAN MA-RI 238 2020-11-18
Penyematan PIN Zona Integritas dan Penyerahan Sembako 238 2021-08-23
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Perencana Ahli Pertama Pengadilan Agama Tuban 237 2021-03-17
PENYEMATAN PIN ZONA INTEGRITAS DUA SRIKANDI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADILAN AGAMA TUBAN 236 2021-02-02
Tingkatkan Pelayanan Publik untuk Menunjukkan Kualitas Pelayanan yang Prima 236 2021-09-29
Lomba Inovasi 234 2019-02-08
ZONA INTEGRITAS BUKAN SEKEDAR DOKUMEN MATI TAPI KARAKTER. 234 2021-08-18
OPTIMALISASI PEMAHAMAN AREA II PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MELALUI IMPLEMENTASI SOP GUNA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI 232 2021-09-01
MENGAPA AREA I MANEJEMEN PERUBAHAN 232 2021-10-27
Rapat Dinas September 2021 229 2021-09-06
Sidang diluar Gedung Pengadilan Agama Tuban 228 2020-02-18
Berkomitmen pada setiap Inovasi mampu meningkatkan kualitas pelayanan 227 2021-10-06
Peringatan HUT - RI Ke 76 226 2021-08-17
Wisuda Purnabhakti Ketua Pengadilan Agama Tuban 226 2021-12-30
TINGKATKAN KINERJA PENGADILAN AGAMA TUBAN ADAKAN DDTK APS BADILAG 223 2021-01-21
Closing Meeting Observasi Akreditasi Penjaminan Mutu Surveillance III Pada Pengadilan Agama Tuban 223 2021-11-29
RAPAT DINAS PERDANA DENGAN FORMASI BARU 221 2020-12-04
Pengambilan Sumpah ASN 218 2020-04-15
TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENGADILAN AGAMA TUBAN TANDA TANGANI MoU DENGAN POLRES TUBAN 218 2021-09-13
Tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melakukan pengawasan regular pada Pengadilan Agama Tuban 216 2021-10-05
Sita Eksekusi Pembagian Harta Waris 215 2020-07-16
Pemeriksaan Setempat di Desa Patihan 212 2021-03-04
Rapat Dinas dan Monev Kinerja Triwulan I tahun 2021 211 2021-04-16
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan serta Pisah Sambut Panitera dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tuban 208 2021-06-18
Peringatan HUT RI ke-75 Tahun 2020 207 2021-08-17
PA TUBAN PATUT BANGGA ANALIS KEPEGAWAIAN RAIH PREDIKAT TERBAIK PERTAMA DALAM BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA. 207 2021-06-30
Sidak KPTA Surabaya 206 2020-06-10
PERBAIKI KARAKTER DIRI UNTUK KUALITAS PENGADILAN YANG LEBIH BAIK 203 2022-02-02
Pengadilan Agama Tuban laksanakan Ujian Ulang untuk PPNPN 201 2021-12-17
Ketua PA. Tuban Menghadiri Pelantikan Panitera Lumajang 200 2020-11-06
DEKATKAN DENGAN MASYARAKAT PA TUBAN INISIASI KERJASAMA DENGAN KEMENAG DAN DUKCAPIL TUBAN. 199 2021-09-22
RAPAT DINAS MONITORING DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS 198 2021-02-10
Tingkatkan kinerja organisasi dengan berlandaskan kejujuran dan integritas sebagai penguatan Akuntabilitas 198 2021-09-15
PELAYANAN PRIMA KPPN TUBAN DALAM PENYERAHAN DIPA KE PA TUBAN 197 2020-12-07
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PEMBENTUKAN TIM ZI TAHUN 2021 196 2021-02-04
Exit Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia 196 2021-06-14
Rapat Dinas dan Pembinaan PA Tuban 195 2021-03-15
MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN POSBAKUM LKBH SUNAN BONANG TUBAN 195 2021-09-01
Rapat Dinas dan Ekspos Hasil Pengawasan 195 2021-10-12
PERINGATAN HUT RI Ke- 74 PENGADILAN AGAMA TUBAN 194 2019-08-17
Sosialisas Sensus Kependudukan Online 194 2020-02-26
KUPAS TUNTAS APLIKASI SISTEM PERLENGKAPAN MAHKAMAH AGUNG RI 194 2020-12-10
PA Tuban mengikuti Acara Penandatangan MOU PTA Surabaya dengan Kanwil BPN Jatim 193 2021-03-09
Tim Survey Balitbang Kumdil MARI 192 2020-06-19
Rukyatul Hilal Awal Dzulhijjah 1442 H 2021 M 192 2021-07-10
Penandatanganan Komitmen dan Pakta Integritas Pembangunan Zona Integritas 192 2022-01-05
Rapat Dinas dan Monitoring dan Evaluation Triwulan I Tahun 2021 191 2021-05-21
KETUA LANTIK PANITERA PA. TUBAN 190 2020-11-27
PENGADILAN AGAMA TUBAN MELAKSANAKAN APEL SENIN PAGI 190 2021-03-01
Renungan ESQ Membangun Integritas diri menuju aparatur peradilan agama yang berkinerja tinggi 190 2021-06-28
Pelantikan Hakim dan Pengambilan Sumpah PNS 189 2019-05-22
Tim IT Mengikuti Focus Group Discussion oleh PT Aplikanusa Lintasarta 189 2021-10-05
SEGENAP PIMPINAN DAN HAKIM IKUTI PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERADILAN SECARA DARING 187 2020-10-12
PENANDANTANGANAN KOMITMEN BERSAMA ZI TAHUN 2021 187 2021-02-22
Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera PN Tuban 187 2021-11-19
Penutupan Praktek Pengadilan Agama 186 2020-02-19
TANAMKAN PENGAWASAN MULAI DARI DIRI SENDIRI JADI AGENDA COFFEE MORNING KALI INI 186 2021-09-22
Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Secara Virtual 186 2021-10-21
Upacara Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 185 2021-11-10
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Wakil Ketua PA Tuban 184 2021-07-27
Rapat Dinas Januari 2022 184 2022-01-07
APEL PAGI DAN PERKENALAN HAKIM BARU PENGADILAN AGAMA TUBAN 184 2022-02-21
Upacara Hari Sumpah Pemuda 2019 183 2019-10-28
Live Streeming Pembinaan Yustisial 183 2020-06-26
HADAPI DESK EVALUASI PEMBANGUNAN ZI PENGADILAN AGAMA TUBAN GELAR DOA BERSAMA 183 2020-11-09
Pemeriksaan Setempat di Desa Mergosari 183 2022-01-21
Rapat Koordinasi Bidang Kesekertariatan PA Tuban 182 2021-03-16
Pendampingan Zona Integritas oleh PTA Surabaya 182 2021-03-29
Coffee Morning 182 2022-01-26
Rapat Dinas Desember 2021 181 2021-12-08
Sosialisasi Pakaian Dinas dan Mekanisme Pelaksanaan Survey ZI menuju WBK WBBM 180 2021-07-15
Memperingati HUT MA-RI Ke-76 PA Tuban gelar kegiatan donor darah 180 2021-08-20
Keberhasilan Aanmaning 179 2020-07-01
PELANTIKAN HAKIM DAN PENGANTAR ALIH TUGAS WAKIL KETUA DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TUBAN 179 2021-02-17
PEMBINAAN TEKNIS YUDISIAL DAN DISKUSI HUKUM SE WILAYAH KOORDINATOR BOJONEGORO 178 2020-10-23
Pengadilan Agama Tuban mengikuti Rapat Koordinasi Ditjen Badilag Tahun 2021 178 2021-03-02
Bimtek Manajemen Pensiun PNS dan Pengembangan Karir PNS 178 2021-06-29
PERINGATI HARI PAHLAWAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUBAN PIMPIN UPACARA 177 2020-11-10
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN 177 2021-04-06
PENGADILAN AGAMA TUBAN WAKILI PENGADILAN AGAMA DI JAWA TIMUR IKUTI DESK EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS OLEH KEMENPAN RB 177 2021-11-17
Sidak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 176 2019-06-11
HUT MARI ke 75 Tahun 2020 176 2020-08-20
Keputusan Bersama 175 2019-10-31
Wisuda Hakim PA Tuban 175 2020-07-15
BIMTEK MANAJEMEN PERADILAN DAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH SAKIP TAHUN 2020 175 2020-11-24
Sosialisasi dan Bimbingan Teknik SIPAKUA di Departemen Agama Kab Tuban 175 2021-11-12
Launching Aplikasi SIVA 174 2019-04-30
CLOSING MEETING AUDIT KINERJA DAN INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA TUBAN OLEH BAWAS MA - RI. 174 2020-11-19
Rapat Monitoring dan Evaluasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan 173 2021-05-07
Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif DIPA 01 TA 2022 dalam rangka mewujudkan transparansi penyusunan anggaran berbasis aplikasi SAKTI Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 173 2021-05-27
Coffee Morning PA Tuban 173 2021-06-09
Rapat Dinas 172 2019-02-06
Pembinaan Teknis dan Administrasi pada Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia 172 2021-04-09
Waspada Corona - BPBD Lakukan Penyemprotan Disinfektan 171 2021-02-09
PA Tuban melakukan Penandatanganan MOU dengan BPN Kabupaten Tuban 171 2021-03-12
MOU dengan POSBAKUM 170 2019-01-17
Awali Masuk Kerja dengan Bermaafan 170 2020-05-26
PA Tuban mengikuti RAKERDA Pengadilan Agama Se-wilayah PTA Surabaya 169 2021-03-09
Sosialisasi dan Bibingan Teknis Penatausahaan Keuangan Perkara secara Elektronik 169 2021-06-11
APEL PAGI 7 MARET 2022 168 2022-03-07
RAPAT EVALUASI KINERJA KESEKRETARIATAN DAN KEPANITERAAN 167 2020-11-16
Implementasi Program GASPOL PA Tuban gelar Doa Bersama 166 2021-12-15
PISAH SAMBUT PANITERA PA. TUBAN 165 2020-11-27
Penutupan Kegiatan Orientasi dan Sosialisasi Pegawai Pengadilan Agama Tuban 165 2021-03-03
Sidang Keliling di Desa Rengel 165 2022-02-04
Inpeksi Mendadak KPTA Surabaya 164 2019-04-01
Pemeriksaan Setempat di Desa Mrutuk Widang 164 2021-12-10
Rapat Dinas Februari 2022 159 2022-02-08
Penandatanganan Perjanjian Kerja PPNPN PA Tuban Tahun 2022 155 2022-01-04
PERJUANGAN TIDAK BERHENTI KETIKA PREDIKAT WBK DITANGAN 125 2022-03-09
KETUA DAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TUBAN IKUTI PEMBINAAN KOMPETENSI TENAGA TEKNIS PERADILAN 117 2022-03-08
RAPAT KOORDINASI DAN BIMTEK INPUT DATA EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK 2022 BERSAMA BUPATI DAN DINAS TERKAIT 106 2022-03-17
APEL PAGI 28 MARET 2022 106 2022-03-28
KULTUM KE-9 DI BULAN RAMADHAN 1443 H 104 2022-04-11
PELAKSANAAN SIDANG TELECONFERENCE PERTAMA DI PENGADILAN AGAMA TUBAN 104 2022-04-19
Peringatan Hari Kartini PA Tuban menyelenggarakan Vaksinasi Booster Covid-19 104 2022-04-21
SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA TUBAN DI DESA TALANGKEMBAR KECAMATAN MONTONG 102 2022-03-13
PEMBINAAN DAN ORIENTASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA DARING DAN LURING 98 2022-04-05
Rukyatul Hilal Awal Ramadhan 1443 H 89 2022-04-02
“Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Dimulai Dari Diri Sendiri” 87 2022-03-30
SIDANG LUAR GEDUNG TANGGAL 18 MARET 2022 DI DESA TALANGKEMBAR KECAMATAN MONTONG 85 2022-03-21
KELUARGA BESAR PENGADILAN AGAMA TUBAN MENGADAKAN ACARA BERBAGI BERKAH RAMADHAN BERSAMA YATIM DAN DHUAFA 84 2022-04-22
APEL PAGI DAN HALAL BIHAL PEGAWAI PENGADILAN AGAMA TUBAN 83 2022-05-09
SEMANGAT ZI.......SEMANGAT.....SEMANGAT.....SEMANGAT.....YESS. 80 2022-03-02
KETUA PENGADILAN AGAMA TUBAN HADIRI ACARA EVALUASI MOBIL VAKSIN PEDESAAN BERSAMA FORKOPIMDA KABUPATEN TUBAN 78 2022-04-11
Pengadilan Agama Tuban Tanda Tangani MoU dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kab Tuban 77 2022-06-02
Penguatan Akuntabilitas pada Coffee Morning PA Tuban 60 2022-05-18
Silaturahmi Bersama Para Purna Bhakti 52 2022-05-18
Tennis itu menyehatkan 44 2022-07-01
TINGKATKAN KUALITAS APARATUR PERADILAN MELALUI BIMBINGAN TEKNIS 43 2022-05-25
Pemeriksaan Setempat di Kecamatan Singgahan Tuban 43 2022-06-16
Pahami Nilai Dasar ASN untuk meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat 40 2022-06-08
Rapat Dinas Juni 2022 40 2022-06-09
KETUA PA TUBAN MENGHADIRI PELANTIKAN HAKIM PA PATI PADA HARI JUM'AT 38 2021-02-26
PISAH BUKAN BERARTI BERAKHIR 38 2022-06-02
PENGADILAN AGAMA TUBAN GELAR SIDANG LUAR GEDUNG UNTUK MEMBERIKAN EXCELLENT SERVICE KEPADA MASAYARAKAT. 37 2022-06-10
Bukan Isapan Jempol, PA Tuban Selalu Tingkatkan Disiplin 36 2022-06-13
Gebyar Ekonomi Kreatif dan Deklarasi Gempur Rokok Ilegal 36 2022-07-01
Apel Pagi di Awal Bulan Juni 35 2022-06-06
Lima Point Penting Pembangunan Zona Integritas 34 2022-06-22
Koordinasi Perbendaharaan oleh Tim Biro Keuangan BUA MA-RI 26 2022-06-27
Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis dengan tema “Bedah Berkas Perkara Kewarisan” 24 2022-07-01
Pemeriksaan Setempat (Descente) Perkara Hibah 23 2022-05-13
Pantau Optimalisasi Pengembangan Zona Integritas, BUA lakukan Kunjungan ke PA Tuban 20 2022-06-23
ZI bukan sekedar ceremonial 20 2022-06-29
Perbaiki diri untuk tingkatkan Pelayanan Prima 19 2022-07-06
Pengawasan dan Pembinaan Tim HAWASDA PTA Surabaya 18 2022-06-23
CANANGKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SELANGKAH LAGI PA. TUBAN MENUJU WBK DAN WBBM 17 2019-04-12
Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hatiwasda PTA Surabaya 12 2022-06-28
APEL SENIN PAGI 4 Juli 2022 12 2022-07-04
TINGKATKAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023, PA TUBAN IKUTI ZOOM MEETING BIRO KEUANGAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA) MAHKAMAH AGUNG RI 10 2022-06-14

Nilai IKM IPP dan IPK


Hubungi Kami

Info Lainnya