Sekretariat Kabinet RI Bambang Poerwono, S.H., LL.M. selaku Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara beserta tim melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Agama Tuban pada 13 Desember 2022. Selain dari Sekretariat Kabinet RI, kunjungan kerja ini juga dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan organisasi Mahkamah Agung, H. Sahwan, S.H., M.H. beserta tim, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Drs. H. Sudirman S, S.H., M.H beserta tim. Kunjungan kerja ini dalam rangka meninjau lokasi lahan pembangunan gedung baru Pengadilan Agama Tuban.

Acara kunjungan kerja ini selain diikuti aparatur Pengadilan Agama Tuban turut hadir perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tuban dan juga Pengadilan Agama lainnya seperti Pengadilan Agama Blitar, Pengadilan Agama Trenggalek, Pengadilan Agama Bawean, dan Pengadilan Agama Bojonegoro. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan selamat datang oleh Ketua Pengadilan Agama Tuban, Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. Dalam sambutannya beliau menyampaikan urgensi terkait minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Agama Tuban sehingga membutuhkan gedung baru untuk melaksanakan program-program Mahkamah Agung terutama terkait dengan pelayanan publik.

Selanjutnya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung H. Sahwan, S.H., M.H. memberikan sambutan. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Mahkamah Agung mengusulkan 17 pengadilan yang dimintakan pencabutan morotarium terkait dengan pembangunan gedung baru pengadilan. Morotarium pembangunan gedung baru dituangkan ke dalam Surat Menteri Keuangan No. S-841/MK.02/2014.

“Road Map usulan pembangunan gedung baru pengadilan yang diajukan oleh Biro Perencanaan MA RI di tahun 2023 sebanyak 4 satker, salah satunya adalah PA Tuban dengan optimalisasi anggaran TA. 2023, Tahun 2024 5 satker, dan tahun 2025 sebanyak 7 satker”. Ucap Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI.

Bambang Poerwono, S.H., LL.M. selaku Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kunjungan tim Sekretaris Kabinet RI ke PA Tuban ini sebagai hasil tindak lanjut dari pengajuan Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden tanggal 22 September 2022 terkait usul dispensasi morotarium untuk pembangunan gedung baru pengadilan. “Kebijakan morotarium sepenuhnya berada di tangan Presiden, Sekretaris Kabinet hanya menyampaikan rekomendasi berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh satuan kerja” jelas Asisten Deputi Bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara Sekretaris Kabinet RI. Setelah melakukan pertemuan, seluruh tim Sekretaris Kabinet RI, Biro Perencanaan dan Organisai MA RI, tim PTA Surabaya serta undangan yang hadir ditemani oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama Tuban melanjutkan dengan melihat kondisi gedung dan meninjau lokasi lahan yang direncanakan pembangunan gedung baru Kantor Pengadilan Agama Tuban.