Regulasi dan Aturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Tuban meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan Mahkamah Agung, dan keputusan-keputusan terkait peradilan agama.

Hierarki Regulasi Utama

1. Undang-Undang Dasar 1945 — Pasal 24 dan Pasal 24A tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009);
4. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU Nomor 16 Tahun 2019);
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) — Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;
6. HIR / RBg — hukum acara perdata.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Terkait

• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;
• PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System);
• PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
• PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;
• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pos Bantuan Hukum.

Akses Database Regulasi

Database lengkap regulasi peradilan dan dokumen hukum lainnya dapat diakses pada portal resmi:

⚖️ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) MA RI

Lihat juga: SK Pimpinan PA Tuban · Informasi Registrasi Perkara