logo

PA TUBAN PATUT BANGGA ANALIS KEPEGAWAIAN RAIH PREDIKAT TERBAIK PERTAMA DALAM BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA.

Rabu, 30 Juni 2021 merupakan hari terakhir dari kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN serta Pengembangan Kompeten
PA TUBAN PATUT BANGGA ANALIS KEPEGAWAIAN RAIH PREDIKAT TERBAIK PERTAMA DALAM BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA.

Penutupan Praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Negeri 3 Tuban

               Rabu, 30 Juni 2021 bertempat di Ruang Media center Pengadilan Agama Tuban melaksanakan Penu
Penutupan Praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Negeri 3 Tuban

Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif DIPA 01 TA 2022 dalam rangka mewujudkan transparansi penyusunan anggaran berbasis aplikasi SAKTI Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

    Kamis, 27 Mei 2021, bertempat di Hotel Harris Surabaya dilaksanakan Kegiatan penyusunan (RKA-KL) Pagu Indikatif DIPA 01 TA 2022 dalam rangka mewujudkan tran
Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif DIPA 01 TA 2022 dalam rangka mewujudkan transparansi penyusunan anggaran berbasis aplikasi SAKTI Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pembinaan dan Pemberian Motivasi ZI

        Rabu, 21 April Pengadilan Tinggi Agama Surabaya laksanakan  Pembinaan dan Pemberian Motivasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK
Pembinaan dan Pemberian Motivasi ZI

Pendampingan Zona Integritas oleh PTA Surabaya

Senin, 29 Maret 2021 | Dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Tuban mendapat Pendampingan dan Penguatan Pem
Pendampingan Zona Integritas oleh PTA Surabaya

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Gugatan / Permohonan Mandiri

Aplikasi Ditjen Badan Peradilan Agama dalam Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.

SIMONA

Aplikasi untuk memonitoring perkara

Informasi Penyebaran Covid

Informasi Penyebaran Covid di Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Laporan ZI

Dokumen Pelaksanaan Zona Integritas Pengadilan Agama Tuban, yang meliputi 6 Area

SINDENASIK

Aplikasi Untuk Inden / Booking Antrian Sidang dan Pengambilan Produk Pengadilan

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 281

POS BANTUAN HUKUM

KEBERADAAN POSBAKUM

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Lembaga bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Tuban adalah  " PERKUMPULAN LKBH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUNAN BONANG "  Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tuban Nomor : W13-A6/ 99/Hk.05/SK/1/2021 tanggal 4 Januari 2021. 

  1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tuban tentang Penetapan Penyedia Jasa Konsultasi Layanan bantuan Hukum ( Posbakum) 
  2. Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Penyedia Jasa Konsultasi Bantuaan Hukum (Posbakum)

PENERIMA JASA POSBAKUM 

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mempu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tampa dipungut Biaya.

JENIS JASA POSBAKUM

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Tuban  berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

SYARAT DAN MEKANISME POSBAKUM

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan:

  1. Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
  2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
  3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
  4. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
  5. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

DASAR DAN ATURAN TENTANG POSBAKUM

Dasar Hukum Posbakum adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014.

Pasal 22 

  1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada posbakum Pengadilan;
  2. Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan :
  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminana Kesehatan
    Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu atau;
  3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b;
  4. Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :
    1. Penggugat/Pemohon, atau;
    2. Tergugat/Termohon, atau;
    3. Terdakwa, atau;
    4. Saksi;

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27 Tuban

(0356) 321326

(0356) 324939

pa_tbn@yahoo.co.id