logo

PA TUBAN PATUT BANGGA ANALIS KEPEGAWAIAN RAIH PREDIKAT TERBAIK PERTAMA DALAM BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA.

Rabu, 30 Juni 2021 merupakan hari terakhir dari kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN serta Pengembangan Kompeten
PA TUBAN PATUT BANGGA ANALIS KEPEGAWAIAN RAIH PREDIKAT TERBAIK PERTAMA DALAM BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA.

Penutupan Praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Negeri 3 Tuban

               Rabu, 30 Juni 2021 bertempat di Ruang Media center Pengadilan Agama Tuban melaksanakan Penu
Penutupan Praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Negeri 3 Tuban

Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif DIPA 01 TA 2022 dalam rangka mewujudkan transparansi penyusunan anggaran berbasis aplikasi SAKTI Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

    Kamis, 27 Mei 2021, bertempat di Hotel Harris Surabaya dilaksanakan Kegiatan penyusunan (RKA-KL) Pagu Indikatif DIPA 01 TA 2022 dalam rangka mewujudkan tran
Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif DIPA 01 TA 2022 dalam rangka mewujudkan transparansi penyusunan anggaran berbasis aplikasi SAKTI Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pembinaan dan Pemberian Motivasi ZI

        Rabu, 21 April Pengadilan Tinggi Agama Surabaya laksanakan  Pembinaan dan Pemberian Motivasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK
Pembinaan dan Pemberian Motivasi ZI

Pendampingan Zona Integritas oleh PTA Surabaya

Senin, 29 Maret 2021 | Dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Tuban mendapat Pendampingan dan Penguatan Pem
Pendampingan Zona Integritas oleh PTA Surabaya

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Gugatan / Permohonan Mandiri

Aplikasi Ditjen Badan Peradilan Agama dalam Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.

SIMONA

Aplikasi untuk memonitoring perkara

Informasi Penyebaran Covid

Informasi Penyebaran Covid di Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Laporan ZI

Dokumen Pelaksanaan Zona Integritas Pengadilan Agama Tuban, yang meliputi 6 Area

SINDENASIK

Aplikasi Untuk Inden / Booking Antrian Sidang dan Pengambilan Produk Pengadilan

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 313

Pedoman Pengawasan

PEDOMAN PENGAWASAN 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan pada Lampiran III: Pengawasan Keuangan.

A. PENGERTIAN

  • Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.
  • Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-­undangan yang berlaku;
  • Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Pekanbaru secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
  • Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);
  • Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut;
  • Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;
  • Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;
  • Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;
  • Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;
  • Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;
  • Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

B. MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN PENGAWASAN 

    Maksud Pengawasan 

  • Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
  • Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
  • Menilai kinerja.

   Tujuan Pengawasan 

  • Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Agama Tuban untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Agama Tuban 

   Fungsi Pengawasan 

  • Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-­baiknya.
  • Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

C. BENTUK DAN METODE PENGAWASAN 

  • Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Agama Tuban dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interviu dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut :

            a. Memeriksa Program Kerja

            b. Menilai  dan mengevaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja

            c. Memberikan saran-saran untuk perbaikan ;

            d. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban

            e. Merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban atau Pejabat yang

                berkompeten terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut;

D. PELAKSANAAN PENGAWASAN 

     Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan mela­kukan pemeriksaan terhadap objek

    -objek pemeriksaan yang meliputi:

  • Manajemen Peradilan
  • Administrasi Perkara
  • Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
  • Administrasi Umum
  • KInerja Pelayanan Publik

   Pengawasan rutin atau reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan

   mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan

   antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksa

   nakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

E. PELAPORAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

  • Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tuban baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban.
  • Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27 Tuban

(0356) 321326

(0356) 324939

pa_tbn@yahoo.co.id