logo

PA TUBAN PATUT BANGGA ANALIS KEPEGAWAIAN RAIH PREDIKAT TERBAIK PERTAMA DALAM BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA.

Rabu, 30 Juni 2021 merupakan hari terakhir dari kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK) BMN serta Pengembangan Kompeten
PA TUBAN PATUT BANGGA ANALIS KEPEGAWAIAN RAIH PREDIKAT TERBAIK PERTAMA DALAM BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA.

Penutupan Praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Negeri 3 Tuban

               Rabu, 30 Juni 2021 bertempat di Ruang Media center Pengadilan Agama Tuban melaksanakan Penu
Penutupan Praktek Kerja Lapangan Siswa SMK Negeri 3 Tuban

Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif DIPA 01 TA 2022 dalam rangka mewujudkan transparansi penyusunan anggaran berbasis aplikasi SAKTI Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

    Kamis, 27 Mei 2021, bertempat di Hotel Harris Surabaya dilaksanakan Kegiatan penyusunan (RKA-KL) Pagu Indikatif DIPA 01 TA 2022 dalam rangka mewujudkan tran
Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif DIPA 01 TA 2022 dalam rangka mewujudkan transparansi penyusunan anggaran berbasis aplikasi SAKTI Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pembinaan dan Pemberian Motivasi ZI

        Rabu, 21 April Pengadilan Tinggi Agama Surabaya laksanakan  Pembinaan dan Pemberian Motivasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK
Pembinaan dan Pemberian Motivasi ZI

Pendampingan Zona Integritas oleh PTA Surabaya

Senin, 29 Maret 2021 | Dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Agama Tuban mendapat Pendampingan dan Penguatan Pem
Pendampingan Zona Integritas oleh PTA Surabaya

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Gugatan / Permohonan Mandiri

Aplikasi Ditjen Badan Peradilan Agama dalam Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri.

SIMONA

Aplikasi untuk memonitoring perkara

Informasi Penyebaran Covid

Informasi Penyebaran Covid di Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia

Laporan ZI

Dokumen Pelaksanaan Zona Integritas Pengadilan Agama Tuban, yang meliputi 6 Area

SINDENASIK

Aplikasi Untuk Inden / Booking Antrian Sidang dan Pengambilan Produk Pengadilan

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 911

Berperkara Gratis (Prodeo)

BAGIAN SATU

PELAYANAN PERKARA PRODEO

Pasal 3
Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo
(1) Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
(2) Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.


Pasal 4
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama
(1) Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
(2) Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
(3) Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.
(4) Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
(5) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.


Pasal 5
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding
(1) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
(2) Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
(3) Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
(4) Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
(5) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.
(6) Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.


Pasal 6
Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi
(1) Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
(2) Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
(3) Berita Acara pemeriksaaan permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
(4) Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.
(5) Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.


Pasal 7
Biaya Perkara Prodeo
(1) Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
(2) Komponen biaya perkara prodeo meliputi:
a. Biaya Pemanggilan para pihak
b. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
c. Biaya Sita Jaminan
d. Biaya Pemeriksaan Setempat
e. Biaya Saksi/Saksi Ahli
f. Biaya Eksekusi
g. Biaya Meterai
h. Biaya Alat Tulis Kantor
i. Biaya Penggandaan/Photo copy
j. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi
k. Biaya pengiriman berkas.
(3) Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
(4) Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.


Pasal 8
Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo
(1) Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).
(2) Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
(3) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
(4) Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
(5) Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
(7) Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
(8) Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.


Pasal 9
Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban
(1) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
(2) Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara prodeo sesuai ketentuan.
(3) Dalam hal permohonan prodeo dikabulkan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan dari DIPA harus dicatat dalam buku jurnal.
(4) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan perkara prodeo melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tuban

Jl. Sunan Kalijogo No. 27 Tuban

(0356) 321326

(0356) 324939

pa_tbn@yahoo.co.id